Istilah Hukum Tata Negara

Kekuasaan atau hak prerogatif yang tidak dapat diganggu gugat

Keseluruhan aparatur pemerintah yang melaksanakan tugas-tugas negara

Pembelaan atau dukungan terhadap suatu hal, terutama dalam konteks HAM dan keadilan

Tindakan khusus sementara untuk mempercepat kesetaraan substantif

Persetujuan atau pemilihan tanpa pemungutan suara, berdasarkan kesepakatan bulat

Pengakuan resmi terhadap partai politik untuk ikut pemilu

Dokumen resmi yang menyatakan status kewarganegaraan seseorang

Kewajiban pemegang jabatan publik untuk mempertanggungjawabkan kinerjanya

Organ internal DPR/DPRD untuk melaksanakan tugas dan wewenangnya

Perubahan terhadap Undang-Undang Dasar atau konstitusi suatu negara melalui prosedur yang telah ditentukan

Persentase minimal suara yang harus diperoleh partai untuk mendapat kursi di parlemen

Pihak yang memberikan pendapat hukum kepada pengadilan tanpa menjadi pihak dalam perkara

Pengampunan yang diberikan Presiden kepada sekelompok orang yang telah melakukan tindak pidana politik

Rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui DPR

Wakil rakyat yang duduk di lembaga perwakilan (DPR/DPD/DPRD)

Pegawai negeri dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja

Pejabat yang berwenang membentuk peraturan juga berwenang mencabutnya

Pelimpahan wewenang pemerintahan dari pusat kepada gubernur sebagai wakil pemerintah

Sistem demokrasi yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila dengan musyawarah mufakat

Penyerahan urusan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom

Prinsip penentuan kewarganegaraan berdasarkan tempat kelahiran

Prinsip pemilu yang bebas dan adil tanpa tekanan

Prinsip kewarganegaraan berdasarkan keturunan/darah

Prinsip yang mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa

Prinsip bahwa kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD

Prinsip pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat

Prinsip transparansi dalam penyelenggaraan negara

Prinsip mempertahankan kesatuan wilayah NKRI

Prinsip bahwa semua tindakan pemerintah harus berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Peraturan khusus mengesampingkan peraturan umum

Pengambilan keputusan melalui perundingan untuk mencapai mufakat

Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum

Prinsip bahwa Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik

Prinsip bahwa peraturan perundang-undangan tidak berlaku surut

Prinsip pemberian kewenangan kepada daerah untuk mengatur urusan pemerintahan sendiri

Prinsip pemisahan kekuasaan negara menjadi eksekutif, legislatif, dan yudikatif

Prinsip-prinsip dalam membuat peraturan perundang-undangan yang baik

Prinsip bahwa HAM adalah hak dasar yang melekat pada manusia

Prinsip menjaga keutuhan bangsa dan negara Indonesia

Setiap keputusan pemerintah dianggap sah sampai dibatalkan

Prinsip keseimbangan antara hak dan kewajiban dalam penyelenggaraan negara

Peraturan perundang-undangan harus diumumkan agar mengikat

Penugasan dari pemerintah pusat kepada daerah untuk melaksanakan urusan tertentu

Harapan dan keinginan rakyat yang disampaikan kepada pemerintah

Pemberian kewenangan kepada organ negara oleh pembentuk UU

Alat kelengkapan DPR yang menangani masalah anggaran negara

Lembaga yang melaksanakan undang-undang dan menjalankan pemerintahan

Alat kelengkapan DPR yang menangani etika dan kehormatan anggota

Alat kelengkapan DPR yang menyusun program legislasi nasional

Lembaga negara yang memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara

Lembaga yang menyelenggarakan pemilihan umum

Bahasa resmi yang digunakan dalam penyelenggaraan negara

Orang yang mendaftarkan diri untuk dicalonkan dalam pemilu

Bank sentral Republik Indonesia yang independen

Jasa hukum yang diberikan secara cuma-cuma kepada masyarakat miskin

Garis pemisah wilayah kedaulatan suatu negara dengan negara lain

Badan Pengawas Pemilihan Umum

Hak dan kewajiban warga negara untuk mempertahankan negara

Pejabat yang mengelola keuangan negara

Struktur organisasi kekuasaan suatu negara

Sistem organisasi pemerintahan suatu negara

Penerbitan resmi pemerintah untuk mengumumkan peraturan

Semboyan negara yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu

Anggaran yang diperlukan untuk penyelenggaraan pemilihan umum

Fungsi DPR/DPRD menyuarakan aspirasi rakyat

Sistem parlemen dua kamar

Hubungan atau perjanjian antara dua negara

Dokumen atau bagian konstitusi yang memuat hak-hak dasar warga negara

Sistem politik dengan dua partai dominan

Unit organisasi yang menangani urusan hukum di instansi pemerintah

Sistem administrasi pemerintahan yang dijalankan pegawai negeri

Formulir resmi untuk urusan kewarganegaraan

Kelompok minoritas yang dapat menghalangi keputusan

Kelompok atau aliansi partai politik dengan tujuan sama

Rancangan induk perubahan sistem pemerintahan

Penolakan untuk berpartisipasi dalam pemilihan umum

Itikad baik dalam menjalankan kewenangan

Perencanaan pembangunan dari bawah ke atas

Keterbatasan rasionalitas dalam pengambilan keputusan

Terobosan dalam penyelenggaraan pemerintahan

Pemerintahan dengan dukungan politik luas

Batas maksimal anggaran yang dapat dialokasikan

Kondisi pengeluaran negara melebihi penerimaan

Kewenangan dalam pengelolaan anggaran negara

Zona penyangga antara dua wilayah

Mekanisme otomatis dalam sistem pemerintahan

Dokumen yang memuat data penduduk suatu wilayah

Sistem pemilihan beberapa jabatan sekaligus

Pembagian beban tanggung jawab antara pemerintah pusat dan daerah

Proses seleksi dan penetapan calon dalam pemilu

Pembagian kekuasaan negara menjadi eksekutif, legislatif, dan yudikatif

Calon yang tidak diusung partai politik dalam pemilu

Hanya ada satu pasangan calon dalam pemilihan

Pembiayaan kampanye dalam pemilu

Pemerintahan sementara yang menjalankan tugas rutin

Empat tingkat pemerintahan daerah dalam sistem lama

Calon Wakil Presiden

Pemusatan kekuasaan pada pemerintah pusat

Penyerahan wilayah dari satu negara ke negara lain

Piagam atau dokumen konstitusional

Sistem saling mengawasi dan mengimbangi antar lembaga negara

Kepala eksekutif atau kepala pemerintahan

Piagam yang berisi hak dan kewajiban warga dalam pelayanan publik

Kewarganegaraan yang diperoleh karena kelahiran

Pendidikan kewarganegaraan untuk membentuk warga negara yang baik

Hak-hak sipil warga negara yang dijamin konstitusi

Masyarakat madani yang berpartisipasi aktif dalam kehidupan publik

Supremasi kekuasaan sipil atas militer

Pemerintahan yang dibentuk oleh koalisi beberapa partai

Kode etik bagi penyelenggara negara

Penyusunan peraturan perundang-undangan secara sistematis

Hak-hak yang dimiliki kelompok atau komunitas

Sistem pengambilan keputusan secara bersama-sama

Panglima tertinggi angkatan bersenjata

Komisi negara yang dibentuk untuk tugas khusus

Sistem hukum berdasarkan yurisprudensi dan kebiasaan

Studi perbandingan sistem politik berbagai negara

Kewenangan untuk melakukan tindakan hukum tertentu

Kewenangan yang dimiliki bersama pusat dan daerah

Persekutuan negara-negara berdaulat untuk tujuan tertentu

Pemungutan suara untuk menyatakan kepercayaan pada pemerintah

Demokrasi yang mengutamakan musyawarah mufakat

Badan yang dibentuk untuk menyusun konstitusi

Kekuasaan untuk membentuk atau mengubah konstitusi

Hukum dasar tertulis suatu negara

Perubahan terhadap konstitusi atau UUD

Kebiasaan ketatanegaraan yang diterima sebagai aturan tidak tertulis

Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal konstitusi

Krisis ketatanegaraan akibat konflik konstitusional

Demokrasi yang dibatasi oleh konstitusi

Penafsiran terhadap ketentuan konstitusi

Hukum yang mengatur organisasi dan kekuasaan negara

Monarki yang kekuasaannya dibatasi konstitusi

Pengujian konstitusionalitas peraturan perundang-undangan

Hak-hak yang dijamin dalam konstitusi

Daerah yang memiliki keistimewaan dalam penyelenggaraan pemerintahan

Daerah dengan otonomi khusus karena kondisi tertentu

Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah dan berwenang mengatur urusan pemerintahan sendiri

Wilayah yang menjadi kesatuan untuk memilih wakil rakyat

Daftar final warga yang berhak memilih dalam pemilu

Dana dari APBN untuk daerah guna mendanai kegiatan khusus

Dana dari APBN untuk pemerataan kemampuan keuangan daerah

Dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dibagikan kepada daerah

Dana APBN yang diperuntukkan bagi desa

Sejumlah uang untuk membiayai kegiatan kampanye pemilu

Dana khusus untuk daerah dengan status otonomi khusus

Dana yang bersumber dari APBN untuk mendanai pelaksanaan desentralisasi

Keadaan darurat tingkat terendah yang dapat ditetapkan presiden

Fondasi atau landasan filosofis suatu negara

Diskusi terbuka antar kandidat dalam pemilu

Penyerahan wewenang pemerintahan dari pusat ke daerah

Pernyataan resmi tentang prinsip atau kebijakan

Pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada gubernur

Keputusan atau penetapan dari pejabat berwenang

Jaringan kekuasaan tersembunyi yang mempengaruhi kebijakan

Berdasarkan kenyataan atau praktik, bukan hukum formal

Berdasarkan hukum atau secara resmi

Pelimpahan wewenang dari pejabat kepada bawahan

Musyawarah untuk pengambilan keputusan

Pengurangan peran militer dalam pemerintahan

Sistem pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat

Rakyat terlibat langsung dalam pengambilan keputusan

Demokrasi yang menekankan kebebasan individu

Demokrasi berdasarkan nilai-nilai Pancasila

Rakyat memilih wakil untuk membuat keputusan

Demokrasi yang menekankan prosedur dan mekanisme

Demokrasi yang menekankan nilai dan substansi

Proses perubahan menuju sistem yang lebih demokratis

Pencabutan status kewarganegaraan

Pengurangan atau pembatasan HAM dalam keadaan darurat

Kesatuan masyarakat hukum dengan batas wilayah yang berwenang mengatur urusan pemerintahan

Kesatuan masyarakat hukum adat yang masih hidup

Pemberian otonomi yang berbeda-beda kepada daerah

Penyerahan sumber-sumber keuangan kepada daerah

Pemerintahan absolut tanpa pembatasan hukum

Badan yang mengawasi etika penyelenggara negara

Lembaga yang memberikan nasihat kepada presiden

Lembaga perwakilan daerah dalam sistem bikameral Indonesia

Lembaga perwakilan rakyat yang memegang kekuasaan legislatif

Lembaga perwakilan rakyat di tingkat daerah

Cabang kekuasaan yang melaksanakan undang-undang dan menjalankan pemerintahan

Ambang batas perolehan suara untuk dapat mengikuti pemilu berikutnya

Kekuasaan khusus presiden dalam keadaan darurat

Pemberian hak pilih kepada warga negara

Perlindungan yang sama di hadapan hukum

Persamaan di hadapan hukum tanpa pandang status

Berlaku terhadap semua orang

Norma moral dalam penyelenggaraan politik dan pemerintahan

Karena jabatan atau berdasarkan jabatan

Perjanjian internasional yang dibuat presiden tanpa persetujuan DPR

Perintah eksekutif dari presiden

Hak eksekutif untuk merahasiakan informasi tertentu

Pengujian peraturan di bawah UU oleh pemerintah

Survei pemilih setelah memberikan suara

Sidang luar biasa lembaga negara di luar jadwal reguler untuk membahas hal mendesak

Taktik memperpanjang debat untuk menunda atau menghalangi pengambilan keputusan

Pimpinan fraksi di parlemen yang mengkoordinir anggota fraksi

Orang yang ditunjuk membentuk kabinet dalam sistem parlementer

Forum khusus untuk mengadili pejabat negara tertentu

Pengelompokan anggota DPR berdasarkan partai politik

Hak anggota parlemen mengirim surat tanpa prangko

Pemungutan suara tanpa terikat instruksi partai

Kewenangan DPR untuk membahas dan menyetujui APBN

Kewenangan membentuk undang-undang

Kewenangan DPR mengawasi jalannya pemerintahan

Pengelompokan beberapa partai kecil dalam satu fraksi

Pedoman penyelenggaraan negara (sudah tidak berlaku)

Manipulasi batas daerah pemilihan untuk keuntungan politik

Organisasi politik era Orde Baru

Tata kelola pemerintahan yang baik

Asas kekeluargaan dalam kehidupan berbangsa

Penghentian operasi pemerintah karena tidak ada anggaran

Koalisi besar melibatkan partai-partai utama

Pengampunan dari Presiden kepada terpidana

Demokrasi yang dimulai dari tingkat akar rumput

Kepala daerah provinsi

Hak DPR untuk melakukan penyelidikan

Hak dasar yang melekat pada manusia

Hak DPR untuk menyetujui anggaran negara

Kekebalan anggota DPR dari tuntutan hukum atas pendapat

Hak mengajukan rancangan undang-undang

Hak DPR meminta keterangan kepada pemerintah

Hak DPR untuk menyatakan pendapat terhadap kebijakan pemerintah

Hak untuk memilih dalam pemilu

Hak untuk dipilih dalam pemilu

Hak khusus presiden yang tidak dapat diganggu gugat

Hak partai politik untuk menarik kembali anggotanya dari DPR

Kewenangan menguji peraturan perundangan terhadap peraturan yang lebih tinggi

Arah dan tujuan penyelenggaraan negara

Pertahanan sipil era Orde Baru

Hari pembentukan suatu daerah

Proses menyelaraskan peraturan perundangan

Dengar pendapat antara DPR dengan pihak terkait

Pemberian dari pemerintah daerah tanpa imbalan

Tata urutan peraturan perundang-undangan

Dewan Perwakilan Rakyat (istilah Inggris)

Hubungan antar negara dalam berbagai bidang

Konstitusi atau undang-undang dasar

Cabang ilmu hukum yang mengatur organisasi negara

Parlemen tanpa mayoritas mutlak

Pandangan hidup atau falsafah negara

Proses pemberhentian presiden/wakil presiden

Adopsi kebijakan dari negara lain

Kemandirian lembaga negara dari intervensi

Ukuran keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan

Lagu kebangsaan Republik Indonesia

Produksi peraturan perundangan yang berlebihan

Usulan dari rakyat untuk membuat peraturan

Penggabungan wilayah ke dalam suatu daerah

Unit pengawasan internal kementerian/lembaga

Lembaga yang menjalankan fungsi negara

Perintah presiden kepada bawahan untuk melaksanakan kebijakan

Penyatuan berbagai kelompok menjadi satu bangsa

Pemerintahan sementara atau transisi

Pemeriksaan internal dalam organisasi pemerintah

Permintaan keterangan DPR kepada pemerintah tentang kebijakan penting

Masa kekosongan kekuasaan atau pemerintahan

Penanaman modal oleh pemerintah dalam berbagai bentuk

Jabatan yang berdasarkan keahlian dan keterampilan tertentu

Jabatan yang diisi melalui proses politik

Jabatan dalam hierarki organisasi pemerintah

Hak yang dijamin oleh konstitusi

Perlindungan sosial untuk menjamin kebutuhan dasar

Periode perencanaan 5 tahun

Proses menampung aspirasi masyarakat

Identitas atau karakter bangsa Indonesia

Hakim yang aktif menafsirkan hukum secara progresif

Hakim yang membatasi diri dalam menafsirkan hukum

Pengujian peraturan perundangan oleh lembaga peradilan

Pemerintahan yang dipimpin kelompok militer

Kewenangan mengadili suatu perkara

Asas kewarganegaraan berdasarkan keturunan

Asas kewarganegaraan berdasarkan tempat lahir

Dewan menteri yang membantu presiden

Tim oposisi yang mengawasi kabinet pemerintah

Kabinet yang dibentuk dari beberapa partai politik

Kabinet yang bertanggung jawab kepada parlemen

Kabinet yang bertanggung jawab kepada presiden

Kabinet yang terdiri dari para ahli bukan politisi

Proses pembentukan kader partai atau organisasi

Kegiatan peserta pemilu untuk meyakinkan pemilih

Kampanye yang menyerang lawan politik

Orang yang dicalonkan dalam pemilu

Kertas untuk memberikan suara dalam pemilu

Pertemuan internal partai atau kelompok politik

Wilayah dengan status atau fungsi khusus

Kondisi yang mengancam keselamatan negara