Penyalahgunaan kekuasaan atau wewenang yang dimiliki pejabat publik untuk kepentingan pribadi atau kelompok

Anti-Corruption Clearing House, portal informasi dan pertukaran data anti korupsi antar negara

Kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan penggunaan sumber daya publik

Pihak-pihak yang terlibat dalam tindak pidana korupsi, baik sebagai pelaku aktif maupun pasif

Informasi elektronik yang dapat digunakan sebagai alat bukti dalam persidangan tindak pidana korupsi

Proses identifikasi dan evaluasi potensi terjadinya korupsi dalam suatu organisasi atau proses bisnis

Sanksi pidana yang dapat dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana korupsi

APBN dan APBD yang menjadi objek potensial korupsi

Sistem manajemen untuk mencegah dan mendeteksi praktik suap dalam organisasi

Lembaga khusus yang dibentuk untuk memberantas korupsi

Pengadilan khusus yang menangani perkara tindak pidana korupsi

Pendidikan anti korupsi untuk membangun budaya integritas

Strategi nasional pencegahan dan pemberantasan korupsi

Upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang hasil korupsi

Pegawai negeri yang wajib menjunjung integritas dan bebas dari korupsi

Aparat Penegak Hukum yang menangani tindak pidana korupsi

Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang melakukan pengawasan intern pada instansi pemerintah

Bidang atau sektor yang memiliki kerentanan tinggi terhadap praktik korupsi

Kewajiban terdakwa untuk membuktikan harta kekayaannya bukan hasil korupsi

Prinsip dalam hukum pidana korupsi dimana terdakwa dianggap bersalah sampai terbukti sebaliknya untuk harta yang tidak wajar